Mda Bali Dan Phdi Bali Sepakat Menyelesaikan Polemik Hare Krishna

Memang sangat susah mencari kebenaran di zaman kali tapi jangan sampai dibingungkan. Ketua PHDI Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020 lalu dia bersama dengan tim mediasi PHDI Bali sudah menampung seluruh aspirasi masyarakat dan PHDI Bali sudah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Adapun langkah yang telah dilakukan PHDI Bali selama ini, yakni menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan status Keputusan Melarang Hare Krishna pada tahun 1984 tersebut apakah masih berlaku atau tidak.

Ketut Sudiana, mengatakan, sesuai usul dan saran yang disampaikan para bendesa maupun pengurus PHDI di Kota Denpasar, sepakat untuk menolak adanya aksi damai yang akan dilakukan terkait dengan Hare Krishna. Kemudian disepakati untuk membuat aturan, khususnya di desa adat akan dibuat pararem terkait pengaturan sampradaya. ” Kami dari MDA mengimbau krama adat supaya tidak ada kegiatan aksi damai atau demonstration. Polemik ISKCON Hare Krishna , baru saja Pak Gubernur membuka new typical untuk pariwisata di tingkat nasional. Ini yang kami khawatirkan ada dampak negatifnya ketika ada kegiatan demonstration, itu memberi kesan yang kurang bagus terhadap brand-new normal di Bali,” katanya. Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas.

Berita Terkait.

Itu karena sanatana dharma bukan kepercayaan tapi kenyataan yang universal. Ajaran sri krishna bukan hindu, bukan juga mlecha, mengakui otoritas weda. Weda bukan hindu bukan juga mlecha, tpi kebenaran mutlak, berlaku untuk semua.

  • Kalau memamg menganggu ketertiban umum dan kegiatan umat Hindu di desa adat, Hare Krishna bisa dibubarkan dan ditindak secara hukum.
  • Menurut Adi Wiryatama, ada beberapa pertimbangan DPRD Bali atas sikap tegas terhadap keberadaan Hare Krishna.
  • Dari beberapa penelusuran fakta-fakta di lapangan, keberadaan Hare Krishna selama ini kerap menimbulkan persoalan dan kegaduhan.
  • Banyak elemen masyarakat yang mengadukan keberadaan Hare Krishna, karena dinilai tidak sesuai dengan budaya, tradisi, adat istiadat Bali yang dijiwai Agama Hindu.
  • Adi Wiryatama menegaskan, pada intinya DPRD Bali membatasi kegiatan Hare Krishna di Bali.
  • Keputusan ini diambil MDA Provinsi Bali dalam pesangkepan yang diperluas bersama seluruh MDA Kabupaten/Kota Se-Bali, di Sekretariat Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, 5 Agustus 2020 lalu.

Polemik mengenai keberadaan aliran Hare Khrisna berujung pada aksi unjuk rasa untuk meminta pelarangan ajaran ini di Bali. Menanggapi hal itu, International Society for Krishna Conciousnes atau Masyarakat Kesadaran Krishna sebagai organisasi yang menaungi memberikan penjelasan.

Karakteristik Hare Khrisna Yang Fading Umum.

Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan, bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas. Nah, jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi condition orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. Beberapa organisasi masyarakat Hindu diantaranya Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Hindunesia, dan Sandhi Murti menggelar rapat bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait polemik aliran Hare Krishna dan International Culture for Krishna Consciousness yang tengah viral di media sosial. Kenapa saat menyebarkan bhakti sri krishna Para bhakta mengatakan mereka bukan menyebarkan agama hindu.

Namun jika tidak, Sukahet menegaskan agar pihak yang mengikuti aliran itu agar tidak melakukan kegiatan diluar asram, tidak memprovokasi masyarakat dan siap menerima konsekuensi di masyarakat adat Bali. Nah jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. DPRD Bali keluarkan sikap resmi atas polemik keberadaan ajaran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya. DPRD Bali rekomendasikan bubarkan Hare Krishna kalau melanggar ketertiban umum dan ganggu kegiatan umat Hindu di desa adat seluruh Bali.

You Might Also Like